Semarang — Harapan puluhan warga untuk mengabdi kepada negara justru berubah menjadi kekecewaan mendalam. Sebanyak 40 warga Kota Semarang diduga menjadi korban penipuan berkedok perekrutan anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dengan iming-iming pendidikan di Solo.
Modus yang digunakan terbilang rapi dan meyakinkan. Para korban diminta menyerahkan sejumlah persyaratan administrasi seperti fotokopi KTP, KK, serta foto diri ukuran 3×4 sebanyak empat lembar.
Tak hanya itu, mereka juga diwajibkan membayar biaya pembuatan KTA BIN sebesar Rp50 ribu.
Namun yang paling mencurigakan, para korban dijanjikan berbagai fasilitas yang tidak masuk akal. Mulai dari jaminan keluarga akan diurus selama pendidikan, tidak akan kekurangan makan, hingga uang saku fantastis sebesar Rp5 juta ditambah biaya akomodasi Rp5 juta per bulan.
Menurut keterangan narasumber, sosok yang diduga menyampaikan janji-janji tersebut adalah Ketua DPW berinisial Mbah Nur dan seseorang yang dikenal sebagai Gus Nova.
Sementara itu, seorang tokoh bernama Gus Nuril disebut-sebut menjabat sebagai penasihat dalam organisasi tersebut.
Sejak awal perekrutan pada September 2025, janji pendidikan tak kunjung terealisasi. Setiap kali ditanyakan, alasan yang diberikan selalu berujung penundaan tanpa kejelasan.
Hingga akhirnya, Mbah Nur selaku Ketua PPD menyatakan akan mengembalikan seluruh data yang telah dikumpulkan, serta menjanjikan pengembalian uang kepada para korban dengan alasan masih harus mengumpulkan dana terlebih dahulu.
Pernyataan tersebut justru memicu kecurigaan lebih dalam. Para korban mempertanyakan ke mana aliran dana yang telah mereka setorkan, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan administrasi KTA, namun kini tidak jelas keberadaannya.
Merasa dirugikan dan dipermainkan, perwakilan korban telah resmi melaporkan kasus ini ke Polrestabes Semarang.
Hingga saat ini, para korban masih menunggu tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
Dengan tegas, seluruh 40 korban menyatakan siap menjadi saksi untuk mengungkap dugaan penipuan ini hingga tuntas.
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap praktik perekrutan yang mengatasnamakan institusi negara.
Di sisi lain, publik kini menunggu ketegasan aparat untuk segera mengusut tuntas dugaan penipuan yang telah merugikan masyarakat kecil ini.
Jangan sampai mimpi mengabdi kepada negara justru dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi.
