SEMARANG, beritameteor – Menumpuknya Pelaksana Tugas (Plt) di sejumlah dinas strategis Pemerintah Kota Semarang menuai sorotan tajam dari Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kota Semarang.
Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya keseriusan Wali Kota Semarang, dalam memperkuat kepemimpinan birokrasi dan menjamin pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
Ketua GNPK Kota Semarang Andika Rama menyampaikan keprihatinannya, atas kekosongan pejabat definitif setingkat eselon II yang dibiarkan berlarut-larut.
Menurutnya, dinas-dinas strategis yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, justru dipimpin oleh Plt dengan kewenangan terbatas.
“Plt itu sifatnya sementara, tapi yang terjadi di Kota Semarang justru seolah dinormalisasi. Ini bukan persoalan teknis semata, ini soal komitmen kepemimpinan,” tegas Rama, sapaan akrabnya kepada Wartawan Senin (19/1).
GNPK mencatat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penting, yang hingga kini masih kosong pejabat eselon II atau belum memiliki kepala dinas definitif, antara lain, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Penataan Ruang (Distaru)
Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Sosial (Dinsos), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perdagangan.
Menurut Andika Rama, dinas-dinas tersebut merupakan tulang punggung pelayanan publik dan pengelolaan kota. Mulai dari urusan pendidikan, tata ruang, transportasi, kesejahteraan sosial, hingga pendapatan daerah. Ketika jabatan strategis ini tidak diisi secara definitif, maka perencanaan kebijakan, eksekusi program dan akuntabilitas anggaran berpotensi melemah.
“Bagaimana mungkin pelayanan publik bisa maksimal jika dinas vital tidak memiliki nahkoda yang memiliki kewenangan penuh? Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi menyangkut hak-hak dasar warga Kota Semarang,” lanjutnya.
Rama juga menilai kondisi itu berbahaya bagi tata kelola pemerintahan. Kekosongan jabatan struktural membuka ruang abu-abu dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran, yang berpotensi memicu maladministrasi hingga praktik korupsi.
“Ketika tanggung jawab tidak jelas dan kewenangan terbatas, pengawasan menjadi lemah. Ini situasi yang rawan disalahgunakan,” tegas Ketua GNPK-RI Kota Semarang gemas.
Oleh karena itu, GNPK-RI mendesak Wali Kota Semarang untuk segera mengambil langkah tegas dan transparan, dengan mengisi jabatan eselon II secara definitif melalui mekanisme yang profesional dan berbasis meritokrasi. Rama menegaskan, pengisian jabatan harus mengedepankan integritas, kompetensi dan rekam jejak, bukan kepentingan politik maupun kompromi kekuasaan.
“Jika Wali Kota serius memimpin, maka birokrasi harus diperkuat. Jangan biarkan Plt menumpuk di dinas strategis sementara rakyat menunggu pelayanan yang pasti,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, sebagai lembaga kontrol sosial, GNPK-RI secara tegas memastikan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong keterlibatan publik, agar Pemerintah Kota Semarang bertanggung jawab dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berpihak pada kepentingan warga.
