Aksi Topo Pepe Buruh Kota Semarang Menuntut Wali Kota Tetapkan UMK dan UMSK

“Kota ini dibangun dengan keringat buruh”, sebuah kalimat yang mendasari buruh Kota Semarang untuk mengunggah semangat perlawanan kaum buruh terhadap Wali Kota Semarang yang dinilai masih abai terhadap nasib buruh.

Buruh juga rakyat Kota Semarang, sampai saat ini belum nampak kebijakan Wali Kota yang positif untuk buruh. Justru masih membekas di kalangan buruh tindakan Wali Kota yang melarang aksi peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 kemarin.

Sepanjang sejarah Kota Semarang sebagai salah satu Kota Metropolitan, upahnya paling rendah diantara Kota Metropolitan lainnya di Indonesia. Ini menjadi prestasi buruk pemerintah Kota Semarang.

“Poverty is not eternity” artinya adalah “Kemiskinan bukanlah keabadian”. Kalimat ini mengandung makna bahwa kondisi kemiskinan saat ini tidak bersifat tetap atau permanen untuk selamanya. Ini menunjukkan adanya harapan dan kemungkinan bahwa situasi kemiskinan dapat berubah atau diatasi seiring waktu dan upaya. Untuk itu buruh menuntut Wali Kota untuk melakukan terobosan kebijakan perburuhan.

Buruh juga menentang keras pemerintah pusat yang selalu mengancam kepala daerah dalam penetapan upah. Mendagri akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mengambil kebijakan yang mengarah pada perwujudan kesejahteraan agar bisa menekan kemiskinan. Tindakan pemerintah pusat tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan harus dihentikan.

Sebagai bentuk keprihatinan dan tuntutan kepada Wali Kota, hari Kamis-Jumat, 6-7 November 2025, Ahmad Zainudin pegiat buruh Kota Semarang dari serikat pekerja FSP KEP didampingi KSPI dan Aliansi ABJaT melakukan aksi TOPO PEPE di Jalan Pemuda depan kantor Wali Kota Semarang. Tuntutan utamanya adalah UMK dan UMSK Tahun 2026 harus ditetapkan dengan besaran yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi kemanusiaan.

Semarang, 6 November 2025